Pers di Indonesia Menganut Sistem Tanggung Jawab Sosial?

Artikel oleh: Raja Taris

Pers di Indonesia Menganut Sistem Tanggung Jawab Sosial?

Berkomentar, mengkritik atau menjatuhkan? Itu sudah  biasa. Tampaknya, Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara yang menganut sistem pers Tanggung Jawab Sosial sudah melenceng dari jalurnya. Pers kini menjadi momok menakutkan bagi baik pihak pemerintah, pengusaha, maupun para jajaran orang berkuasa di tanah air. Bagaimana tidak, sedikit kesalahan atau kekeliruan yang disampaikan mereka, ada saja yang bisa dijadikan cemoohan dan komentar pedas. Lebih buruk dari itu, tak jarang berita-berita bohong pun disebarkan ke publik, yang membuat nama seseorang tercemar.

Mari kita kembali mundur ke tahun 2004 lalu, dimana salah satu kasus pencemaran nama baik terjadi. Bambang Harymurti, Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo dalam kasus pencemaran nama baik Tomy Winata, salah satu seorang pengusaha ternama di Jakarta, pada 16 September 2004 dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang terbukti jelas memberitakan berita palsu yang sengaja menimbulkan konflik dalam masyarakat, memfitnah dan mencemarkan nama baik Tomy Winata.

Dari kasus diatas, dapat dikatakan dan terbukti bahwa pers kerap kali membeberkan berita yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menimbulkan kecaman dan protes dalam masyarakat. Memang, pers kita tahu sekarang menjadi pilar ke-4 sekaligus agent of change bagi sebuah negara, namun sebagai negara yang menganut sistem tanggung jawab sosial, bukankah segala berita dan informasi yang disebarkan harus bisa dipertanggungjawabkan? Kalau semuanya keliru seperti kasus tadi, yang rusak kan pers dan media itu sendiri?

Saran saya sebagai penulis awam yang tak mengert-mengerti sekali tentang politik, pers dan semacamnya, hanya satu; Jangan menyampaikan berita atau informasi yang tak bisa dibuktikan kebenarannya. Jangan suka membuat sesuatu hal menjadi heboh kalau tidak tahu apa fakta sebenarnya.